IMB ( Rumah tinggal tunggal )

3.1. IMB ( Rumah tinggal tunggal ) 

DASAR HUKUM

a.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

c.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan bagi Perusahaan industri .

d.  Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 22/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

e.  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi  Nomor 17 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

g.  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

i.  Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

j.  Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang  Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

PERSYARATAN

Fotocopy fatwa rencana pengarahan lokasi/ Persetujuan Prinsip Lokasi

Fotocopy sertifikasi Hak Atas Tanah atau bukti perolehan tanah

c.  Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan PBB

Read More

09.26 | 0 komentar