Pembatasan Subsidi BBM Bersubsidi, Rentan akan Penimbunan BBM

Jakarta - Komisi VII DPR tampaknya menyetujui langkah pemerintah untuk melakukan pengendalian BBM bersubsidi melalui pembatasan.

Hasil rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR dengan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri ESDM Darwin Z Saleh mengindikasikan rencana pengendalian BBM bersubsidi tersebut untuk disetujui. Dari beberapa Fraksi, tampaknya akan menyetujui usulan pembatasan BBM Bersubsidi tersebut.
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menilai akan berpengaruh pada biaya produksi bagi dunia usaha secara garis besar, jika Pembatasan BBM Bersubsidi secara gratis akan di berlakukan.
"Kita masih menunggu respons dari teman-teman pengusaha. Tapi secara garis besar kalau untuk cost production, berpengaruh juga. Masih menunggu Dari produsen. Dampak terhadap cost of production. Ini yang masih kita perlu," kata Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto kepada wartawan di Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis (16/12/2010 okezone.com)
“ Fraksi dari partai Demokrat akan menyetujui secara subtansi pengaturan konsumsi BBM Bersubsidi sesuai amanah UU tahun 2010 tentang APBN pada pasal 7 ayat 2, tentang pengendalian. Secepatnya kebijakan tersebut segera di laksanakan “ Ujar salah perwakilan dari Fraksi Demokrat.

Sementara Fraksi Partai Golkar, menyetujui tapi dengan catatan hal itu dapat dilaksanakan pada akhir kuartal I-2011. Dari sejumlah fraksi tersebut, hanya hanya F-PDIP yang tidak menyetujui pembatasan BBM jenis tertentu tersebut.

Sedangkan Fraksi PDIP menolak pembatasan ini karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan kajian sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU nomor 10 tahun 2010 tentang apbn 2011 pasal 7 ayat 2C.

"PDIP memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mealkukan kajian sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU nomor 10 tahun 2010 tentang APBN 2011 pasal 7 ayat 2," kata wakil dari Fraksi PDIP.

Sementara itu, Kalangan pengusaha di kabupaten bekasi menghawatirkan pembatasan BBM bersubsidi secara gratis akan membuka peluang penimbunan yang justru akan merugikan semua pihak, jika wacana ini tidak serius di awasi.

“ Pemeritah tidak menjabarkan mekanisme pengawasan di lapangan, hal ini akan membuka celah baru untuk bermain bagi oknum yang nakal. Kenapa harus di batasi, di naikan saja itu harga BBM, gak usah subsidi, sudah banyak pengendara yang menggunakan Pertamak, “ Ujar Dedi, pemilik dealer Virgi Motor.

“ Harga Premium di Indonesia memang terlalu murah, coba bandingkan dengan Negara tetangga, harga premium disana sudah di atas Rp. 10.000. per Liter, kalau memang jadi di batasi, harus bertahap. Dengan adanya pembatasan BBM, pengguna sepeda motor akan tetap meningkat tinggi, karena para pengguna sepeda motor di bekasi ini kebanyakan untuk usaha “ Tambah pria beranak 3 ini.

pengusaha yang bergerak di bidang Otomotif sepeda motor tersebut merasa heran dengan kebijakan pemerintah pusat yang menurutnya aneh, menurut Dedi sendiri, sebenarnya hal ini bisa di atasi  oleh pemerintah, naik gak soal, asalkan hal ini sudah di dukung oleh infrastruktur yang lain,

Pemakaian BBM akan tetap besar jika kondisi jalan-jalan masih banyak yang rusak, ironis memang, banyak faktor yang membuat penggunaan BBM tetap tinggi, selain jalan masih banyak yang rusak, kemacetan juga faktor utama penyebab Borosnya pengunaan BBM.