Diberitakan sebelumnya, Yunita alias Yuni yang menderita liver sejak satu bulan terakhir, ditolak pihak RSUD Kabupaten Bekasi dengan alasan ruangan perawatan sudah penuh. Yuni pun langsung dibawa pulang oleh keluarganya. Namun, dalam perjalanan pulang dia meninggal, karena kondisinya sudah parah.
Selain Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintaredja yang mengaku menyesalkan kejadian tersebut, demikian juga dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Mustakim.
Mustakim mendesak, Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, agar segera memecat direktur RSUD Kabupaten Bekasi, dr. Syahroni karena kejadian tersebut. Sebab, dari peristiwa itu, telah mencoreng Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Rumah sakit ini milik daerah. Kejadian yang menimpa Yunita yang meninggal pasca ditolak perawatan kesehatannya oleh RSUD Kabupaten Bekasi jelas mencoreng Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jangan lantaran pasien itu membawa jamkesda atau jamkesmas, kemudian seenaknya pihak rumah sakit menolak pasien warga miskin," ungkap Mustakim saat ditemui di ruang kerjanya, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (23/5/2013).
Menyikapi hal tersebut, Mustakim menegaskan, akan memanggil pimpinan RSUD Kabupaten Bekasi untuk mengetahui alasan penolakan pasien miskin tersebut.
Mustakim menilai, alasan penolakan pasien miskin untuk dirawat di RSUD Kabupaten Bekasi karena ruangan perawatan sudah penuh, hal itu sungguh tidak masuk akal. Dia memperkirakan, penolakan diduga karena pasien menggunakan kartu jaminan kesehatan bagi warga miskin yang dimilikinya untuk berobat.
"Alasan itu tak logis. Mungkin juga ada alasan lain yang menyebabkan pihak rumah sakit menolak pelayanan kesehatan kepada pasien miskin," tutur Mustakim.
Padahal, dikatakan Mustakim, anggaran pelayanan jaminan kesehatan daerah pada 2013 ini telah disetujui mencapai Rp 60 miliar. Sehingga dengan demikian, rumah sakit Pemerintah daerah dan beberapa rumah sakit swasta yang telah bekerjasama dengan Pemerintah daerah tidak boleh menolak pasien miskin. Apabika hal itu terjadi, maka dia tidak segan-segan akan memberikan rekomendasi kepada bupati untuk diberikan sanksi tegas.
"Apabila dalam pemanggilan direktur utama RSUD ditemukan kejanggalan, saya meminta bupati agar memberikan sanksi. Jika perlu direktur utama RSUD itu dicopot dari jabatannya. Pekan depan kita jadwalkan pemanggilannya," katanya.
2 komentar:
Saya sangat setuju jika tindakan tersebut tegas,saya juga salah satu korban kekesalan atas pegawai RSUD Kab.Bekasi.
saya dulu pernah merujuk istri saya bersalin,saya menggunakan Jampersal,akan tetapi setelah saya mau menebus obat selalu di mintain 5 bungkus rokok MILD oleh pegawai RS tersebut.
Ass.Wr.Wb.Saya sangat setuju pegawai yang lalai hingga membuat seseorang meninggal pecat saja pegawai tersebut dan buang di sampah,saya saja orang yang masih susah masih peduli dengan orang lain,
Juga itu YAMIN pegawai atministrasi RSUD KAB.BEKASI .saya dulu waktu istri bersalin mau mendaftarkan istri di mintaiin rokokMILD 5 bungkus padahal saya mengusrus jampersal resmi,intinya saya kesal sekali walaupun saya bersukur istri dan anak saya selamat,tapi di buat kesal,udah pecat saja pegawai seperti itu pasti sering berulang ulang itu melakukan kesalahan.jangan kasi ampun lah,kasihan nanti ada korban lagi. Wassalam.
Posting Komentar
SILAHKAN MASUKAN KOMENTAR, SARAN DAN KRITIK ANDA. TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA.